Kekayaan Aburizal Bakrie susut 84.26%

Krisis ekonomi yang awalnya terjadi di Amerika & Eropa, sekarang ini nyata-nyata telah melanda Indonesia pula, dan krisis tersebut tidak hanya melanda kaum miskin tetapi juga melanda kalangan ‘the haves’ sebagaimana dapat dilihat pada ‘Daftar 40 Orang Terkaya di Indonesia’ versi majalah Forbes Asia yang akan terbit pada akhir Desember 2008 dibawah ini.

Dari daftar diatas terdapat 3 nama ‘baru’ yang tahun lalu tidak tercantum, yaitu Garibaldi Thohir yang merupakan Direktur dan pemegang saham PT. Adaro Energy Tbk, Theodore Rachmat, mantan Presdir Astra International dan sekarang menjabat sebagai wakil Presiden Komisaris PT. Adaro Energy Tbk. serta Low Tuck Kwong, pemilik 75% saham PT Bayan Resources Tbk,

Adapun 3 nama yang ‘menghilang’ dari daftar 40 orang Terkaya di Indonesia tahun 2007 adalah : Bambang Trihatmodjo yang merupakan anak mantan presiden Soeharto dan pemilik Bimantara Grup, Husein Sutjiadi seorang produsen dan exportir cocoa (pemilik 26% saham Davomas) dan Boenjamin Setiawan seorang pendiri dan Komisaris Utama PT. Kalbe Farma Tbk.

Membandingkan jumlah kekayaan yang dimiliki antara tahun 2008 dengan 2007, maka tampak bahwa kekayaan sebagian besar orang terkaya di Indonesia mengalami penurunan yang cukup besar dengan  Aburizal Bakrie – orang terkaya di Indonesia tahun 2007 yang merupakan Menko Kesra dalam Kabinet Bersatu pada pemerintahan SBY dan juga pemilik dan pemimpin dari Grup Bakrie yang antara lain memiliki PT. Bumi Resources Tbk. (tambang batu bara) – mengalami penurunan terbesar, yaitu 84.26% dibandingkan dengan jumlah kekayaan pada tahun lalu.

Hal ini tentunya sangat kontradiktif jika melihat bahwa 3 nama ‘baru’ yang muncul pada tahun ini semuanya merupakan pemegang saham tambang batubara yang sebagaimana kita ketahui pada tahun 2008 ini mengalami booming dan peningkatan harga maupun jumlah permintaan di pasar global. Kejatuhan jumlah kekayaan Aburizal Bakrie akan semakin besar jika saham PT. Bumi Resources Tbk. Pada tanggal 1 November tidak terjual dengan harga Rp 1.846 per saham dengan total nilai penjualan $1,3 miliar karena harga saham tersebut sekarang turun mencapai Rp. 900 bahkan pernah dibawah harga Rp. 760 per saham, sedangkan harga saham perusahaan lainnya yang berada didalam Grup Bakrie jatuh lebih parah lagi hingga mencapai harga Rp. 50 atau setara dengan harga sebuah permen.

Apakah turunnya kekayaan Aburizal Bakrie hanya merupakan dampak dari krisis ekonomi global semata atau kesalahan dalam pengelolaan perusahaan atau ada suatu konspirasi politik agar tidak lagi menjadi donator terbesar bagi partai Golkar dan SBY seperti pada pemilu tahun 2004 lalu atau merupakan ‘teguran’ dan ‘jawaban’ Allah SWT atas do’a dari masyarakat Sidoarjo yang terusir karena lumpur Lapindo milik Grup Bakrie yang mana hingga saat ini terlalaikan & masih belum tuntas pembayaran ganti ruginya ? Bukankah do’a dari orang yang teraniaya akan selalu didengar dan dikabulkan oleh Allah SWT ?

Semoga Aburizal Bakrie dan keluarga masih memiliki hati nurani untuk segera menyelesaikan sisa pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo yang hanya sebesar Rp. 49 milyar (ekuivalen $4,5 juta) sebelum azab dan musibah yang lebih pedih datang kepada mereka…Amin Ya Rabbal Alamin

Kontroversi atas wacana “fatwa haram untuk GOLPUT”

Wacana yang diusulkan ketua MPR, Hidayat Nur Wahid hari Jum’at 12 Desember 2008 lalu agar Majelis Ulama Indonesia, NU dan Muhammdiyah mengeluarkan fatwa haram terhadap golongan putih (golput) mengundang kontroversi dari banyak pihak.

Sampai saat ini yang mendukung atas wacana tersebut baru 2 orang, yaitu Ketua Umum PPP Suryadarma Ali dan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq. Adapun yang menentang dan tidak setuju dengan usulan tersebut antara lain : Ketua DPR, Agung Laksono; Ketua Dewan Syuro PKB, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur; Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; salah satu Ketua MUI, Amidhan, Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) yang juga merupakan calon presiden independent, Fadjroel Rahman.

Mereka beranggapan bahwa usulan tersebut keliru dan mengada-ada, karena didalam konstitusi memilih merupakan suatu hak bukan kewajiban, seharusnya para elite partai politik melakukan introspeksi dan melakukan tindakan yang nyata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya memberikan janji kosong belaka ketika kampanye sehingga rakyat menjadi apatis dan akhirnya memilih untuk tidak memilih alias golput.

Menjelang dilangsungkannya Pemilu tahun 2009, elit politik PKS melakukan beberapa tindakan yang mengundang pertanyaan bahkan dinilai kontroversi. Tindakan-tindakan tersebut antara lain dalam iklan PKS memperingati Hari Pahlawan menobatkan Soeharto sebagai pahlawan dan guru bangsa, lalu pada 22 Desember 2008 akan memberikan PKS Award kepada Siti Hardijanti Rukmana (mbak Tutut) yang merupakan anak mantan presiden Soeharto.

Tindakan-tindakan tersebut oleh banyak pihak dinilai sangat spekulatif dalam usaha meningkatkan pencapaian jumlah suara dalam pemilu mendatang, bahkan lebih besar kemungkinan jumlah suara yang diperoleh akan menurun dibandingkan pemilu 2004 lalu disebabkan beralihnya suara yang dahulu mendukung dan bersimpati kepada PKS sebagai akibat tindakan tersebut.

Ditambah adanya wacana untuk dikeluarkannya fatwa haram bagi golput, diperkirakan akan semakin besar penurunan jumlah suara yang diperoleh PKS karena banyak pihak yang menilai bahwa PKS telah melakukan politisasi agama dan ketua MPR yang juga merupakan mantan presiden PKS tersebut dianggap tidak memahami tentang kedudukan memilih di Indonesia secara konstitusi.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!